Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Perselingkuhan

ABSTRAK
Bhimo Bangun Husodo, Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Perselingkuhan Perselingkuhan sebagai alasan perceraian menimbulkan tantangan pembuktian yang kompleks di Pengadilan Agama. Sifat perbuatan yang tersembunyi, keterbatasan saksi langsung, serta munculnya bukti elektronik menghadirkan dilema antara tuntutan kebenaran material dan kepastian hukum formal. Kondisi tersebut memunculkan perbedaan pandangan di antara hakim terhadap nilai kekuatan bukti, terutama terkait penerimaan dan penilaian terhadap
alat bukti elektronik seperti pesan digital atau foto yang sering digunakan dalam perkara perselingkuhan di Pengadilan Agama Kebumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang menggabungkan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan normatif digunakan
untuk menelaah dasar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam HIR, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan Mahkamah Agung. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan
praktisi hukum, serta observasi persidangan dan telaah dokumen perkara. Analisis data dilakukan melalui reduksi tematik dan interpretasi normatif untuk memahami
pola pikir dan pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara perselingkuhan, namun belum sepenuhnya diterima sebagai bukti tunggal karena keterbatasan autentikasi dan belum adanya pedoman penilaian yang jelas. Dalam praktik, hakim cenderung menggabungkan bukti elektronik dengan kesaksian atau qarinah lain untuk memperoleh keyakinan hukum. Analisis menemukan dua pola penilaian hakim: pola formalis yang
berpegang pada ketentuan hukum acara secara ketat, dan pola substansialis yang memberi ruang bagi penilaian kontekstual berdasarkan nilai moral dan sosial.
Keduanya sering berpadu dalam putusan, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga keadilan substantif bagi para pihak. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara perselingkuhan tidak sekadar
bersifat prosedural, melainkan juga mencerminkan pergulatan antara hukum positif, moralitas agama, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat