Pelaksanaan Dan Konsekuensi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Desa Pengaringan

ABSTRAK
Nur Hidayati, 2022142, 2024, Pelaksanaan Dan Konsekuensi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Desa Pengaringan.
Penelitian ini berawal dari pernikahan seorang anak perempuan dengan pasangannya yang berasal dari pasangan suami isteri yang berbeda agama.. Namun, bapak dari perempuan ini tidak dapat menjadi wali nikah dikarenakan beragama non muslim. Menurut agama Islam,urutan wali setelah bapak adalah kakeknya. Sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan wali kakeknya. Selain itu, anak perempuannya
yang menikah juga melakukan syahadah terlebih dahulu karena masuk Islam. Anak perempuan menyembunyikan status agamanya dari orang tuanya sehingga dapat terbuka ketika akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya permasalah ini,tujuan penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan dan konsekuensi hukum perkawinan beda agama di Desa Pengaringan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Subjek penelitian yaitu Pasangan pelaku pernikahan Beda Agama, Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, Kepala
Desa Pengaringan, Tokoh Agama,dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian dari perkawinan beda agama dilakukan dengan cara salah satu pasangan berpindah agama terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian hukum. Setelah dilaksanakan perkawinan masing-masing pasangan kembali lagi ke agama semula. Konsekuensi hukum yang di dapat dari pasangan beda agama ini yaitu tidak dapat menjadi wali nikah. Ketidakjelasan pembagian waris dan pemilihan agama anak tentu menjadi masalah dalam rumah tangga ini. Konsekuensi social mereka di cemooh dan kurang mendapat respon yang baik dari masyarakat.