HAK IMUNITAS ADVOKAT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PERBANDINGAN KASUS FREDICH YUNADI DAN KASUS BAMBANG WIDJOJANTO

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada pengaturan dan penerapan kekebalan hukum (hak imunitas) advokat menurut hukum positif di Indonesia dan perspektif hukum Islam, serta penerapan imunitas advokat dalam kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan advokat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep, batasan, dan penerapan hak imunitas advokat menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode studi kepustakaan. Data primer diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kajian Fiqh Siyasah, sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, literatur hukum, serta prinsip hukum Islam, khususnya asas almusāwah (persamaan di hadapan hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak imunitas advokat perlu dimiliki oleh masyarakat dan aparat penegak hukum guna mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap advokat. Hak imunitas advokat merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat terbatas dan tidak mutlak. Setiap tindakan advokat tetap dibatasi oleh hukum dan kode etik profesi serta harus dijalankan dengan itikad baik demi menegakkan hukum dan keadilan.