POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA: KAJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011

Penelitian ini difokuskan mencermati isu hukum dan politik
pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, sebagai pemenuhan amanat konstitusi Pasal 29 jo Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Eksistensinya menunjukkan negara bangsa menghadirkan aktualisasi hukum agama di ruang publik, yang pelaksanaannya bersinggungan dengan aspek politik dan ekonomi, tetapi dipahami cukup efektif dan efisien untuk membantu pencapaian tujuan negara.
Zakat adalah kewajiban agama Islam, sedangkan pajak adalah
kewajiban negara. Berdasarkan UU, secara bersamaan keduanya
diberlakukan pada masyarakat muslim. Pada konteks ini,
menimbulkan pertanyaan penelitian: Pertama, Bagaimana politik hukum negara merelasikan antara pengelolaan zakat dan pajak secara nasional untuk kepentingan beragama sekaligus bernegara?; Kedua, Mengapa relasi pembayaran atas keduanya, mengganggu prinsip keadilan hukum yang secara imperatif menjadi jaminan negara terhadap muzakki?.